Jasa Pendampingan Pemeriksaan
oleh Konsultan Bersertifikat

Jasa Pendampingan Pemeriksaan di Indonesia — Hadapi Audit DJP dengan Tenang dan Terpersiapkan

Mendapat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah momen yang membuat banyak wajib pajak panik — dan wajar. Pemeriksaan pajak bisa berlangsung berbulan-bulan, membutuhkan penyiapan dokumen yang masif, dan berpotensi menghasilkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan tagihan yang sangat besar jika tidak ditangani dengan benar. KrisnaTax menyediakan layanan pendampingan pemeriksaan pajak secara profesional di Indonesia — dari hari pertama menerima SP2 hingga penerbitan SKP atau penyelesaian tanpa SKP.

Apa itu Pemeriksaan Pajak?

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan DJP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan/atau untuk tujuan lain. Ada dua jenis utama: pemeriksaan lapangan (pemeriksa datang ke lokasi usaha) dan pemeriksaan kantor (WP dipanggil untuk hadir membawa dokumen). Pemeriksaan bisa dipicu oleh berbagai hal: SPT lebih bayar yang meminta restitusi, ketidaksesuaian data SPT dengan data pihak ketiga, analisis risiko oleh DJP, atau instruksi dari kantor pusat DJP.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan

Banyak wajib pajak tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak-hak penting selama pemeriksaan berlangsung. Hak untuk meminta penjelasan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis mengenai hasil pemeriksaan sebelum SKP diterbitkan (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan / SPHP). Hak untuk menanggapi SPHP dan menyampaikan sanggahan atas koreksi pemeriksa. Hak untuk meminta closing conference sebelum SKP diterbitkan. Memahami dan menggunakan hak-hak ini dengan tepat — itulah yang kami lakukan untuk klien KrisnaTax.

Mengapa Pendampingan Profesional Sangat Kritis?

Pemeriksaan pajak adalah proses teknis dan hukum yang kompleks. Pemeriksa DJP adalah profesional terlatih yang memahami seluk-beluk peraturan perpajakan. Menghadapi pemeriksaan tanpa pendampingan konsultan berpengalaman berisiko besar — koreksi yang seharusnya bisa disanggah malah disetujui, dokumen yang tidak relevan diserahkan dan justru membuka masalah baru, atau hak untuk mengajukan keberatan terlewatkan karena tidak memahami tenggat waktu. KrisnaTax memastikan posisi klien selalu kuat dan terlindungi selama seluruh proses pemeriksaan.

Layanan Pendampingan Pemeriksaan KrisnaTax

• Analisis SP2 dan Ruang Lingkup Pemeriksaan. Kami pelajari surat pemeriksaan, identifikasi potensi risiko, dan siapkan strategi pendampingan sejak awal.
• Persiapan Dokumen. Kami bantu mengumpulkan, mengorganisir, dan memverifikasi dokumen yang diminta pemeriksa — memastikan dokumen yang diserahkan konsisten dan mendukung posisi WP.
• Pendampingan Pertemuan. Hadir bersama klien (atau mewakili sebagai kuasa) dalam setiap pertemuan dengan pemeriksa DJP.
• Analisis & Sanggahan SPHP. Setelah menerima hasil sementara pemeriksaan, kami analisis setiap koreksi pemeriksa dan siapkan sanggahan tertulis yang didukung argumen hukum yang kuat.
• Closing Conference. Kami hadiri dan aktif dalam closing conference untuk menegosiasikan koreksi yang bisa dikurangi atau dieliminasi.
• Eskalasi ke Keberatan/Banding. Jika SKP diterbitkan dan ada koreksi yang tidak bisa diterima, kami siapkan pengajuan keberatan (dalam 3 bulan sejak SKP) dan banding ke Pengadilan Pajak jika diperlukan.

Konsultasi Darurat untuk Pemeriksaan Pajak di Indonesia

Mendapat SP2 dan bingung harus mulai dari mana? Hubungi KrisnaTax segera — kami menyediakan konsultasi darurat dengan respons cepat untuk wajib pajak yang sedang dalam proses pemeriksaan. Setiap hari yang terlewat tanpa persiapan yang tepat bisa memperlemah posisi Anda. Jangan hadapi DJP sendirian — biarkan kami yang menemani dan melindungi hak-hak Anda sebagai wajib pajak di Indonesia.